Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menggelar acara KPU Jateng Goes to Campus: Seminar “Menyongsong Pilkada 2018 di Jawa Tengah” di Aula gedung C kampus 1 Unwahas Kamis kemarin (5/4).

Dalam seminar sebagai pembicara Komisioner KPU Jateng, Diana Ariyanti, SP., dan Pakar Pemilu, Drs. Joko J. Prihatmoko, M.Si, dengan dimoderatori oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Unwahas, Zudi Setiawan, S.IP., M.Si.

Acara ini diawali dan dibuka oleh Dekan FISIP Unwahas H. Agus Riyanto, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan kepada mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan Pilkada 2018 di Jawa Tengah.

Komisioner KPU Jateng yang membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada periode 2013 – 2018 itu menjelaskan bahwasanya masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah ia pilih dan bisa mempertanggung jawabkan apa yang sudah dipilih.

Menurutnya, lanjut Diana Ariyanti, kampus merupakan tempat yang independen dan netral, sehingga KPU menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk sosialisasi mengenai Pilkada 2018.

Pada akhir pemaparannya Diana Ariyanti SP mewanti-wanti kepada calon pemilih khususnya para mahasiswa untuk lebih cerdas, bijak, dan berhati-hati dalam menyikapi berita Hoax terutama yang beredar di media sosial (medsos).

Sementara itu, pembicara lainnya Pakar Pemilu yang juga Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unwahas Drs. Joko J Prihatmoko, M.Si menjelaskan banyak hal tentang politik, pemilu dan demokrasi.

Menurutnya, lanjut Joko JP, ada empat arti penting pemilu. Pertama, pemilu merupakan transaksi antara komitmen dan dukungan. Kedua, pemilu merupakan Training Ground, yang menjadi persiapan untuk karier politik lanjutan dan landasan bagi pemimpin politik prospektif. Ketiga, pemilu merupakan metode untuk memilih pemimpin yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi sarana partisipasi rakyat. Keempat, pemilu yang berkualitas menjunjung tinggi kedaulatan universal, prinsip tersebut dikenal dengan one person, one vote, one value, pungkasnya. (Riza Ardanisswari)

P